DPR ke Pemerintah: Aturan IMEI Jangan Bikin Susah Konsumen

Posted on

Ketentuan IMEI disebut skemanya akan diawali di hari ini, Selasa (15/9/2020) untuk suntik mati hp BM. Komisi I DPR menekan pemerintah supaya selekasnya jalankan ketentuan IMEI ini, dan juga jangan buat sulit customer.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan pada intinya Komisi I memberikan dukungan usaha pemerintah untuk memberantas peredaran piranti ilegal di Indonesia ini. Karena itu, DPR menyarankan supaya ketentuan IMEI ini dapat digerakkan selekasnya.

“Kami junjung ini, yang harusnya telah diawali. Ini akan memberi kekuatan peningkatan akseptasi negara kecuali insentif pebisnis/pedagang hp sah, supaya kompetisi jadi seimbang, cuma konsentrasi pada service, yang mustahil jika masih ada barang BM”.

Kesempatan kali ini, Bobby mengutamakan supaya jadi perhatian bagaimana skema cek-ricek skema Central Equipment Identity Daftar (CEIR) dari Kementerian Perindustrian dapat terpadu dengan skema Equipment Identity Daftar (EIR) di operator.

“Dengan skema di Ditjen SDPPI perkumpulan ATSI, yakni data sinyal pendaftaran (TPP) produk Import serta TPP produksi hp,” tutur Bobby.

“Janganlah sampai penyelarasan data ini, tersendat-sendat yang dapat perlambat proses register yang ujungnya membuat sulit customer,” sebut Politisi Partai Golkar ini.

Berkaitan berjalannya skema ketentuan IMEI ini, detikINET sudah mengontak Direktur Jenderal Sumber Daya serta Piranti Post serta Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Kominfo Ismail. Tetapi dia menyarankan supaya mengontak faksi Perkumpulan Pelaksana Telekomunikasi Semua Indonesia (ATSI) yang mengenali serta jalankan skema ketentuan IMEI ini.

“Cek ke ATSI saja ya,” kata Ismail

Disamping itu, waktu diberi pertanyaan berkaitan ini, Sekjen ATSI Marwan O. Baasir mengutarakan jika update dari berjalannya skema ketentuan IMEI untuk blokir IMEI piranti ilegal ini akan diinfokan di hari ini.

“Nantikan ya, masih menanti dahulu,” ujarnya.

Pemerintah lewat tiga kementerian. Yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo), yang selanjutnya menyertakan Bea-Cukai dan operator mobile, melawan peredaran hp BM melalui ketentuan IMEI.

Ketentuan IMEI pertama-tama disosialisasikan terhitung semenjak 18 Oktober 2019 sampai sah diresmikan pada 18 April 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *